SAMARINDA– Program Gratispol Pemprov Kalimantan Timur kembali disorot. Kurang lebih dua pekan Tahun Ajaran 2026/2027 telah berjalan sejak Senin, 13 Juli 2026, namun siswa-siswi SMA Negeri 16 Samarinda hingga kini belum menerima seragam sekolah gratis.
Keterlambatan ini bukan kali pertama. Berdasarkan catatan sekolah, situasi serupa juga terjadi pada tahun ajaran sebelumnya.
“Sudah dua tahun ini mengalami keterlambatan, baru dibagikan sekitar Oktober dan November,” ujar Abdul Rozak.
Menjawab keterlambatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim telah mengeluarkan imbauan agar siswa sementara mengenakan seragam SMP atau pakaian bebas sambil menunggu pembagian.
Namun menurut Rozak, solusi itu justru menimbulkan persoalan baru di lapangan.
“Secara psikologis, murid yang masih mengenakan seragam SMP atau baju bebas akan merasa terkucilkan jika terdapat murid yang memakai seragam SMA. Murid yang terkucilkan pun akhirnya membeli seragam SMA sebelum pembagian Gratispol,” jelasnya.
Akibatnya, tujuan awal program untuk meringankan beban orang tua menjadi tidak tercapai karena sebagian siswa tetap harus membeli seragam secara mandiri.
Rozak menilai mekanisme pengadaan seragam Gratispol perlu dievaluasi total agar distribusi tidak kembali molor jauh dari awal tahun ajaran. Ia mengajukan 3 skema perbaikan:
1. Libatkan Konveksi Lokal
“Kerja sama dengan usaha konveksi lokal dapat menjadi opsi. Sehingga mata rantai pasoknya dapat mendekat,” ujar Rozak.
2. Desentralisasi Penunjukan Konveksi
Sekolah perlu diberi kewenangan memilih konveksi rekanan, sepanjang memenuhi syarat dan standar Disdikbud Kaltim. Dengan begitu, proses tidak terpusat pada satu pemegang proyek.
“Yang penting, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim tetap dapat mengawasi,” tegasnya.
3. Percepat dan Petakan Pendataan Ukuran*
Selama ini pendataan ukuran baru dilakukan setelah siswa masuk. Padahal bisa dimulai sejak daftar ulang.
“Ukurannya juga enggak banyak, umumnya hanya M, L, atau XL,” paparnya.
Ia juga mengusulkan Disdikbud Kaltim memetakan ukuran baju lulusan SMP. Stok seragam dengan komposisi M, L, XL kemudian didistribusikan sesuai kebutuhan masing-masing SMA.
“Kalau prosesnya begini terus maka keterlambatan akan terus berulang,” kata Rozak yang juga menjabat Wakil Rektor IKIP PGRI.
Program Gratispol merupakan program unggulan Pemprov Kaltim untuk memastikan tidak ada anak putus sekolah karena biaya. Namun jika distribusi seragam terus terlambat, esensi program bisa kabur.
Publik kini menunggu langkah konkret Disdikbud Kaltim untuk membenahi rantai pasok, agar di tahun ajaran mendatang siswa sudah bisa tampil rapi dengan seragam baru sejak hari pertama masuk sekolah.
