SAMARINDA– Memasuki minggu ketiga Tahun Ajaran 2026/2027, ribuan siswa baru SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Timur belum menerima seragam sekolah gratis dari Program Gratispol. Keterlambatan ini kembali menjadi perhatian publik dan DPRD Kaltim.
Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kaltim di Kantor DPRD Kaltim, Senin (27/7/2026) lalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim buka suara terkait penyebab molornya distribusi.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK Program Seragam Gratispol, Joko Suprapto, menjelaskan keterlambatan terjadi karena proses pendataan baru bisa dimulai setelah sekolah menetapkan peserta didik yang diterima.
“Jadi memang jujur kami ini ada sedikit keterlambatan untuk pendataan. Sebab sekolah itu baru bisa menginput data kalau mereka sudah ditetapkan sebagai siswa. Baru masuk ukuran bajunya,” ujar Joko.
Rapat koordinasi bersama seluruh satuan pendidikan baru digelar pada 10 Juli 2026. Sejak saat itu, SMA, SMK, SLB, hingga Madrasah Aliyah mulai menginput data siswa baru beserta ukuran baju, sepatu, dan perlengkapan lain. Data inilah yang menjadi dasar produksi oleh penyedia.
Joko menyebut evaluasi dari temuan tahun lalu menjadi dasar perbaikan tahun ini. Disdikbud Kaltim telah mengembangkan aplikasi baru untuk meminimalisir kesalahan input data.
“Insha Allah kesalahan-kesalahan yang terjadi di tahun sebelumnya kami sudah kunci. Jadi beberapa temuan BPK yang tahun lalu itu sudah kami kunci di sistem kami,” katanya.
Melalui aplikasi ini, spesifikasi seragam dikunci agar sekolah tidak salah memasukkan jenis pakaian maupun ukuran yang selama ini sering menimbulkan masalah saat produksi.
Untuk jangka panjang, Disdikbud juga berencana mengintegrasikan aplikasi tersebut dengan Sistem Penerimaan Murid Baru/SPMB. Tujuannya agar pendataan ukuran bisa dilakukan lebih awal.
“Jadi aplikasinya tinggal kami duplikasi, tinggal kita gabungkan dengan sistem SPMB. Mudah-mudahan itu bisa kami lakukan di tahun depan,” jelasnya.
Disdikbud memastikan bantuan tetap diberikan dalam bentuk barang, bukan uang tunai. Skema ini dipilih untuk menjaga keseragaman kualitas bahan, warna, dan spesifikasi sesuai kontrak.
Bahkan pada pengadaan tahun ini, seluruh sampel bahan wajib diuji terlebih dahulu sebelum produksi massal. Setelah produksi, pengujian kembali dilakukan.
“Kami ingin memastikan bahannya bagaimana, kemudian standar warnanya seperti apa. Apa yang kita mintakan di dalam kontrak itu sesuai nanti yang diproduksi dan setelah produksi kami juga akan uji lagi,” ungkap Joko.
Berdasarkan data sementara, sebanyak 27.918 siswa SMK dan 34.167 siswa SMA telah masuk dalam proses pendataan. Beberapa sekolah lainnya masih melengkapi data.
Data penerima tahap pertama sudah diserahkan ke penyedia sejak 17 Juli 2026. Tahap kedua ditarget rampung akhir Juli. Saat ini proses produksi telah berjalan.
Meski kontrak pengadaan berlangsung hingga November, Disdikbud menargetkan distribusi dimulai lebih cepat.
“Tapi yang jelas kami ingin pastikan mulai Agustus ini sudah mulai ada distribusi. Karena mulai tanggal 17 Juli itu sudah ada data yang kami sampaikan ke penyedia,” pungkas Joko.
Dengan perbaikan sistem dan percepatan produksi, Pemprov Kaltim berharap program Gratispol tahun ini tidak lagi menghadapi keterlambatan panjang seperti tahun-tahun sebelumnya.
