SAMARINDA — Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menegaskan pentingnya sinergi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi keuangan daerah sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi Kaltim yang berkelanjutan, seiring meningkatnya dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal tersebut disampaikan Seno Aji saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Kalimantan Timur di Kantor Bank Indonesia Kaltim, Kamis (18/12/2025).
“Tema yang diangkat kali ini sangat relevan dengan tantangan kita saat ini, yakni merajut sinergi dalam stabilisasi harga serta digitalisasi keuangan daerah untuk pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia mengatakan, keberadaan IKN akan mendorong arus kedatangan penduduk baru dalam satu hingga dua tahun ke depan, sehingga kebutuhan layanan publik, termasuk stabilitas harga dan sistem keuangan yang efisien, harus diantisipasi sejak dini.
“Digitalisasi perlu terus diperbanyak. Memang sudah banyak kabupaten dan kota yang mengedepankan digitalisasi keuangan, tetapi ini harus kita dorong lebih luas dan merata,” katanya.
Seno Aji menyampaikan apresiasi kepada TPID dan TP2DD se-Kalimantan Timur atas capaian pengendalian inflasi yang dinilai cukup baik. Berdasarkan data, inflasi Kaltim per November 2025 secara year-on-year tercatat sebesar 2,28 persen, sementara year-to-date berada di angka 1,96 persen.
“Ini prestasi yang membanggakan. Kita bisa bersama-sama seluruh kabupaten dan kota menjaga inflasi tetap terkendali,” ujarnya.
Ia mengakui, komoditas penyumbang inflasi terbesar masih berasal dari beras dan cabai. Namun, produksi beras di Kaltim menunjukkan tren positif dengan capaian mendekati 160 ribu ton, didukung oleh penyerapan hasil panen oleh Bulog sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Stok beras kita saya rasa cukup sampai akhir tahun. Kita tetap waspada, tapi mudah-mudahan tidak terjadi kelangkaan di Kalimantan Timur,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Seno Aji juga mendorong percepatan implementasi transaksi non-tunai, termasuk pada sektor transportasi publik. Ia mencontohkan layanan penyeberangan Balikpapan–Penajam Paser Utara yang masih menggunakan pembayaran tunai.
“Ini bisa kita dorong agar pembayaran dilakukan secara non-tunai atau digital,” ujarnya.
Menurut dia, capaian pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan daerah merupakan hasil komitmen dan sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang turut mengantarkan Kaltim meraih sejumlah penghargaan nasional.
Ia menambahkan, Kaltim juga telah memiliki early warning system (EWS) untuk memantau potensi tekanan inflasi ke depan. Melalui forum high level meeting, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi lebih awal guna menjaga stabilitas harga.
“Dengan rapat dan intervensi yang kita lakukan, saya yakin kenaikan inflasi di Desember tidak akan besar. Paling tidak, hingga akhir 2025 inflasi Kaltim bisa dijaga di bawah rata-rata nasional,” katanya.
Seno Aji juga menekankan pentingnya menjaga pasokan dan kelancaran distribusi pangan, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru, mengingat sebagian kebutuhan pangan Kaltim masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Selain itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk perhubungan, BPBD, dan PUPR, memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi potensi bencana ekologis dan hidrometeorologis yang dapat mengganggu jalur logistik.
“Kita belajar dari bencana di Sumatera, ketika jalur logistik terputus total. Ini yang harus kita antisipasi agar logistik tetap bisa menjangkau hingga ke pedalaman,” ujarnya.
Terkait percepatan digitalisasi, Seno Aji menegaskan kembali arahan Presiden bahwa implementasi TP2DD bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
“Digitalisasi harus dilaksanakan secara menyeluruh, baik di sisi belanja maupun penerimaan daerah. Tujuannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Ia berharap implementasi TP2DD memberikan dampak nyata, tidak sekadar bersifat administratif, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemandirian fiskal daerah.
“Dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia, kita optimistis dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat daya saing Kalimantan Timur,” tutup Seno Aji.* (MIN)
