SAMARINDA – Ketersediaan layanan kesehatan di Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan mendasar. Bukan semata soal kualitas, tetapi juga persoalan kuantitas tenaga medis dan fasilitas pendukung. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, saat menyoroti rasio tenaga kesehatan dan ketersediaan tempat tidur rumah sakit di daerah.
Menurut Andi Satya, jika mengacu pada standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Kalimantan Timur sejatinya masih belum ideal. WHO menetapkan rasio 1 dokter untuk 1.000 penduduk sebagai standar minimum layanan kesehatan.
“Kalau kita bicara rasio, standar WHO itu satu banding seribu. Artinya, untuk seribu penduduk harus ada satu dokter,” ujar Andi Satya beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, berdasarkan perhitungan dan pembahasan yang telah dilakukan DPRD bersama pemerintah daerah, secara keseluruhan Kalimantan Timur masih mengalami defisit jumlah dokter, terutama jika dilihat dari sebaran antarwilayah.
“Kalau kita hitung secara keseluruhan, Kalimantan Timur ini masih defisit tenaga kesehatan dokter. Itu sudah pernah kita bahas,” katanya.
Defisit tersebut, lanjut Andi Satya, tidak hanya berdampak pada pelayanan di rumah sakit rujukan, tetapi juga pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, khususnya di daerah pinggiran dan wilayah dengan akses terbatas.
Selain tenaga medis, persoalan lain yang tak kalah krusial adalah ketersediaan tempat tidur rumah sakit (bed). Ia mengakui, rasio tempat tidur terhadap jumlah pasien di Kaltim juga belum sepenuhnya memenuhi standar ideal.
“Dari segi tempat tidur, sebenarnya kita juga masih kurang sedikit. Rasio bed per pasien itu belum sepenuhnya ideal,” ucapnya.
Meski kekurangannya tidak terlalu jauh, Andi Satya menilai kondisi tersebut tetap perlu mendapat perhatian serius, terlebih dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan, seiring berkembangnya Kalimantan Timur sebagai kawasan strategis nasional.
“Ini memang bukan persoalan yang besar sekali, tapi tetap harus diperbaiki. Karena kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, ke depan bisa jadi masalah serius,” tegasnya.
Komisi IV DPRD Kaltim, kata Andi Satya, terus mendorong pemerintah provinsi agar menjadikan pemenuhan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan sebagai prioritas pembangunan, baik melalui penguatan rumah sakit daerah maupun peningkatan kapasitas puskesmas.
“Kita di Komisi IV terus mendorong agar pemenuhan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan ini menjadi perhatian utama. Karena kesehatan ini menyangkut pelayanan dasar masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, upaya perbaikan tidak cukup hanya dengan menambah jumlah tenaga kesehatan, tetapi juga harus dibarengi dengan pemerataan distribusi, agar seluruh masyarakat Kaltim dapat mengakses layanan kesehatan yang layak dan berkualitas.
“Bukan hanya soal jumlah, tapi juga pemerataan. Jangan sampai dokter menumpuk di kota, sementara daerah lain masih kekurangan,” pungkas Andi Satya.
MIN | ADV DPRD KALTIM
