SAMARINDA– Program prioritas, gratis biaya administrasi pembelian rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kaltim, realisasinya tahun 2025 hanya 20 persen dari target 1.000 penerima manfaat. Anggaran Rp 10 miliar hanya tersalurkan kepada 208 penerima manfaat.
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), DPUPR-Pera Kaltim, Hariadi, mengatakan pelaksanaan program di akhir tahun 2025 menyebabkan waktu terbatas, sehingga hanya 208 berkas yang siap dibayar.
Tahun 2026, Pemprov Kaltim menambah alokasi anggaran menjadi Rp 20 miliar, dengan target 2.000 unit rumah.
“Kalau biaya administrasinya di bawah Rp10 juta, jumlah penerima bisa lebih banyak,” tuturnya.
Proses pengajuan kredit rumah melalui developer dan perbankan, yang kemudian diverifikasi dan diajukan ke Pemprov Kaltim untuk penerbitan surat keputusan Gubernur sebelum pembayaran dilakukan.
