SAMARINDA – Latar belakang sebagai dokter membuat Andi Satya Adi Saputra memiliki perspektif berbeda dalam menjalankan tugasnya sebagai Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Terpilih sebagai Wakil Komisi IV DPRD Kaltim, ia menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan pelayanan publik.
Meski baru menjalani periode pertamanya di parlemen daerah, Andi Satya menyebut amanah yang ia emban bukan sekadar mandat politik, melainkan juga tanggung jawab moral.
“Mandat yang saya bawa bukan hanya legitimasi politik, tetapi juga tanggung jawab moral untuk memastikan keluhan masyarakat benar-benar tersampaikan dan ditindaklanjuti,” ujarnya di Samarinda, beberapa waktu lalu.
Sebelum terjun ke dunia politik, Andi Satya telah berkarier sebagai dokter kandungan sejak 2016. Pengalaman bekerja di rumah sakit dan bertemu pasien dari berbagai kalangan menjadi bekal kuat dalam memahami kebutuhan dasar masyarakat.
“Kedekatan dengan masyarakat itulah yang menjadi modal etik ketika saya terjun ke dunia legislatif,” katanya.
Ia mengakui bahwa pemahaman langsung terhadap kondisi di lapangan membuatnya lebih peka terhadap kebutuhan warga, mulai dari layanan kesehatan, akses pendidikan, hingga persoalan sosial lainnya.
Pada pemilu legislatif lalu, Andi meraih 22.147 suara, menjadikannya peraih suara tertinggi di internal partainya di daerah pemilihan Samarinda.
Ia menyebut perolehan suara tersebut sebagai dorongan sekaligus tantangan.
“Ini amanah besar. Harus dijawab dengan kerja nyata,” ujarnya.
Sebagai bagian dari Komisi IV yang menangani tiga sektor strategis—pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, Andi menyampaikan sejumlah persoalan yang paling sering muncul dalam pertemuan dengan masyarakat.
Menurutnya, isu pendidikan menjadi yang paling banyak dikeluhkan warga, terutama terkait bantuan biaya kuliah yang kini menjadi kebutuhan mendesak bagi mahasiswa dan keluarga berpenghasilan menengah ke bawah.
Selain itu, isu layanan kesehatan dan kesempatan kerja bagi generasi muda juga menjadi fokus penyerapannya.
“Berbagai keluhan masyarakat—mulai dari akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga peluang kerja untuk anak muda—akan kami kawal dalam pembahasan kebijakan di tingkat provinsi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa suara publik harus menjadi landasan setiap kebijakan yang dibahas dan diputuskan DPRD.
“Kami diamanahi untuk hadir, mendengar, dan memperjuangkan,” pungkasnya.
MIN | ADV DPRD Kaltim
