SAMARINDA — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menilai tingginya angka stunting di Kalimantan Timur tidak lepas dari minimnya jumlah tenaga ahli gizi. Pada 2024, prevalensi stunting di provinsi ini tercatat mencapai 22,2 persen, masih jauh dari target nasional penurunan stunting.
Menurut Ananda, untuk mengejar target nasional tersebut, Kalimantan Timur perlu melakukan langkah serius dengan menambah jumlah tenaga ahli gizi setidaknya hingga dua kali lipat dari kondisi saat ini.
“Secara nasional, idealnya ada 35 tenaga gizi untuk melayani setiap 100 ribu penduduk,” kata Ananda saat ditemui di Gedung E DPRD Kalimantan Timur, Jalan Teuku Umar, Samarinda, belum lama ini.
Ia memaparkan, jumlah ahli gizi di Kalimantan Timur saat ini hanya sekitar 503 orang. Sementara itu, jumlah penduduk Kaltim pada 2024 telah menembus 4,05 juta jiwa. Dengan kondisi tersebut, rasio tenaga gizi di daerah ini dinilai sangat tidak memadai.
“Kalau dihitung, rasionya tidak sampai. Seharusnya 100 ribu penduduk ditangani 35 tenaga gizi, tapi di Kaltim hanya sekitar 13 orang saja,” ujarnya.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan, kekurangan sumber daya manusia di bidang gizi berdampak langsung pada lemahnya pelayanan dan pemantauan status gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan anak usia dini.
“Artinya, Kaltim masih kekurangan tenaga ahli gizi yang bekerja di fasilitas kesehatan maupun posyandu. Akibatnya, pemantauan tumbuh kembang anak tidak intensif dan cakupan intervensi spesifik menjadi lebih rendah,” kata Ananda.
Ia menilai, tanpa dukungan tenaga gizi yang memadai, berbagai program penurunan stunting yang telah dirancang pemerintah daerah berpotensi tidak berjalan optimal di lapangan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ananda mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar aktif menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi yang mencetak lulusan ahli gizi setiap tahunnya.
Menurut dia, langkah ini penting untuk memenuhi kebutuhan tenaga gizi di daerah secara berkelanjutan.
“Banyak perguruan tinggi di Kaltim yang menghasilkan SDM ahli gizi, seperti Universitas Mulawarman, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur, hingga STIKES Samarinda. Ini bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli gizi,” ujarnya.
Ananda berharap, dengan penambahan tenaga gizi yang signifikan, upaya pencegahan dan penanganan stunting di Kalimantan Timur dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan.
MIN | ADV DPRD KALTIM
