SAMARINDA — Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, mengingatkan serius ancaman bencana hidrometeorologi di Benua Etam menyusul tingginya angka deforestasi. Kalimantan Timur bahkan tercatat sebagai provinsi dengan deforestasi tertinggi di Indonesia, mencapai sekitar 44 ribu hektare.
Angka itu bukan sekadar statistik. Bagi Andi Satya, fakta tersebut harus dibaca sebagai alarm keras bagi pemerintah daerah dan pusat, terlebih jika dikaitkan dengan kondisi cuaca ekstrem dan curah hujan tinggi seperti yang baru-baru ini memicu bencana besar di sejumlah wilayah Sumatera dan Aceh
“Deforestasi tertinggi di Indonesia itu justru terjadi di Kalimantan Timur. Tercatat sekitar 44 ribu hektare hutan kita terbuka. Seandainya dengan curah hujan yang sama lebatnya seperti di Sumatera terjadi di Kaltim, maka sangat mungkin bencana serupa bisa terjadi di daerah kita,” ujarnya saat ditemui di Samarinda, Kamis (18/12/2025).
Karena itu, ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini. Menurutnya, tidak cukup hanya berharap bencana tidak datang, tetapi harus ada langkah nyata dan komitmen bersama untuk meminimalkan risiko.
“Oleh karena itu, bagaimana kesiapsiagaan kita apabila, naudzubillahiminzalik, hal itu sampai terjadi di Kalimantan Timur,” katanya.
Andi Satya menyebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltim telah menyatakan kesiapsiagaannya. Namun, ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan itu harus dibarengi dengan komitmen konkret, terutama dalam pemulihan lingkungan.
“Yang pertama, 44 ribu hektare lahan terbuka itu harus ada reforestasinya. Reforestasi penanaman kembali hutan,” tegasnya.
Ia juga meluruskan anggapan bahwa deforestasi di Kaltim semata-mata disebabkan oleh pembalakan liar. Menurutnya, saat ini penyebab utama justru datang dari sektor yang dilegalkan oleh kebijakan.
“Kalau kita lihat di Kaltim, dua penyebab utama deforestasi itu bukan lagi perusahaan kayu. Sekarang yang dominan itu pertama sawit, kedua tambang. Dua-duanya ini kebijakannya ada di pusat,” ujarnya.
Karena itulah, Andi Satya berharap bencana yang terjadi di Sumatera dapat menjadi momentum introspeksi bersama, tidak hanya di daerah, tetapi juga di tingkat nasional.
“Mudah-mudahan dengan adanya bencana di Sumatera ini semuanya bisa introspeksi, termasuk pemerintah pusat. Harapannya, kebijakan ke depan bisa melihat persoalan ini secara lebih utuh supaya tidak terulang di daerah lain,” katanya.
Terkait kesiapan logistik, ia menjelaskan bahwa secara struktural BPBD provinsi bersifat koordinatif, sementara peran utama penanganan bencana berada di BPBD kabupaten dan kota.
“Kalau di provinsi sifatnya hanya koordinatif. Masing-masing kabupaten kota memiliki BPBD-nya sendiri, dan merekalah yang berperan lebih besar ketika bencana terjadi di level daerah,” jelasnya.
Soal ketersediaan logistik dan obat-obatan, Andi Satya mengaku belum sepenuhnya yakin kondisi Kaltim benar-benar aman. Meski demikian, ia berharap daerah mampu memenuhi kebutuhannya sendiri jika menghadapi situasi darurat.
“Kita sih tidak minta-minta ya. Tapi kalau bicara kesiapan logistik, saya belum yakin betul. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Harapannya, kalau pun terjadi, kita bisa memenuhi kebutuhan logistik kita sendiri, terutama obat-obatan,” pungkasnya.
MIN | ADV DPRD KALTIM
