SAMARINDA-Kantor Kelurahan Karang Mumus dinilai sangat membahayakan para pegawainya maupun masyarakat sekitar yang hendak melakukan atau mengurus administrasi di kantor tersebut.
Kondisi ini memantik reaksi dari Subandi, anggota DPRD Kalimantan Timur dari Daerah Pemilihan Samarinda. Ia menilai Pemerintah Kota Samarinda harus lebih serius dalam memastikan kelancaran layanan publik di wilayah padat penduduk tersebut.
“Pemkot Samarinda harus fokus karena ini tempat layanan publik. Di situ warga mengurus semua administrasi mulai dari meninggal, melahirkan, hingga urusan tanah,” ujar Subandi saat dihubungi garudasatu.co, Rabu(4/6/2025)
Subandi menyampaikan keprihatinannya atas belum adanya keputusan konkret, padahal menurutnya lahan milik pemerintah kota tersedia cukup banyak dan bisa segera dimanfaatkan. Ia juga mempertanyakan komitmen Pemkot dalam menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama.
“Setahu saya, tanah Pemkot itu banyak. Kalau belum ada, ya tinggal beli. Segera alokasikan anggarannya. Jangan sampai pelayanan publik terus terganggu dan Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, tapi intinya ada atau tidaknya kemauan untuk menjadikan skala prioritas,” jelasnya .
Politisi senior PKS ini menyebutkan, pembangunan kantor kelurahan baru kemungkinan baru terlaksana pada 2026. Ia mengingatkan agar rencana ini tidak kembali tertunda, mengingat pentingnya keberadaan infrastruktur pelayanan yang memadai.
“Berharap Pemkot Samarinda segera mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kantor lurah tersebut. Tapi setahu saya, semua itu sudah dianggarkan untuk tahun 2026,” pungkasnya.(sp/Adv DPRDkaltim)
