SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur menyatakan tengah menunggu arahan pemerintah pusat terkait langkah-langkah perbaikan setelah adanya evaluasi terhadap Tes Kemampuan Akademik (TKA), termasuk sorotan mengenai penurunan nilai mata pelajaran matematika di sejumlah daerah.
Sekretaris Disdikbud Kaltim, Rahmat Ramadhan, mengatakan TKA menjadi salah satu instrumen penting dalam menentukan kelanjutan pendidikan peserta didik, meskipun tidak menjadi syarat kelulusan sekolah.
“TKA itu sebenarnya tidak wajib, tetapi akan menjadi syarat untuk masuk jenjang berikutnya. Misalnya, jurusan pertanian menetapkan nilai minimal 500, sementara kita hanya 400. Siswa tetap lulus sekolah, tetapi tidak bisa masuk jurusan itu,” jelas Rahmat di Samarinda, Senin (8/12/2025).
Ia menambahkan bahwa ke depan terdapat kemungkinan kenaikan standar penilaian, seiring adanya evaluasi nasional pasca dihapusnya Ujian Nasional (UN).
Menurutnya, Kaltim tetap mengikuti kebijakan pusat, termasuk dalam penyetaraan standar penilaian antarwilayah.
“Kita menunggu instruksi dari pusat untuk penyamarataan standar. Memang ada daerah-daerah pinggiran yang kondisinya berbeda, sehingga perlu metode yang disesuaikan. Pusat nanti yang menentukan,” katanya.
Rahmat tidak menampik adanya penurunan signifikan pada nilai matematika di beberapa sekolah. Ia menyebut fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Kaltim, tetapi juga pada level nasional.
“Matematika ini kan banyak dikeluhkan. Mungkin anak-anak takut, atau kurang membaca soal. Bahkan ada kasus yang viral, anak-anak tidak bisa menghitung. Setelah saya cek langsung, ada yang bisa, ada juga yang memang belum mampu. Dasar-dasar hitungan pun kadang tidak dikuasai,” ujarnya.
Ia menilai perubahan pola belajar pascapandemi COVID-19 dan meningkatnya penggunaan gawai menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran.
“Saya tidak bisa memastikan apakah pandemi penyebab utamanya, tetapi mungkin ada pengaruhnya. Anak-anak sekarang lebih banyak bermain game. Guru tidak bisa sepenuhnya melarang, karena peran orang tua juga menentukan. Guru hanya bertanggung jawab saat jam sekolah,” katanya.
Rahmat menekankan perlunya pengaturan pola aktivitas anak di rumah. Ia berharap orang tua dapat lebih terlibat dalam mengatur waktu belajar, waktu bermain, hingga waktu tidur anak.
Selain tantangan akademik, Disdikbud Kaltim juga menghadapi persoalan kekurangan guru di sejumlah mata pelajaran, termasuk matematika. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah provinsi melakukan perekrutan tenaga pengajar melalui mekanisme Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
“Guru kita memang kurang. Solusinya saat ini adalah merekrut guru melalui anggaran BOSP. Tidak bisa lewat skema PPPK atau PNS, jadi alternatifnya itu. Kita juga meningkatkan kompetensi guru-guru melalui berbagai pelatihan,” ucapnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa hasil pembenahan ini belum dapat terlihat dalam waktu dekat. Disdikbud masih menunggu pengumuman evaluasi nasional secara serentak.
Rahmat berharap hasil evaluasi TKA dapat menjadi dorongan bagi siswa untuk meningkatkan motivasi belajar dan memperkuat kemampuan dasar akademik.
“Harapannya, dengan melihat hasil ini, anak-anak bisa belajar lebih giat lagi dan menjadi generasi emas yang mampu melampaui kita semua,” pungkasnya. (MIN)
Advetorial Diskominfo Kaltim
