GARUDASATU.CO, SAMARINDA – Angka kemiskinan di Kutai Kartanegara (Kukar) sekirat 60 ribu jiwa yang terdata oleh pemerintah, hal tersebut menjadi sorotan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim).
Lantaran menurut Ely sapaan karibnya, data seperti itu harus benar-benar diulik lebih mendalam dengan artian diperlukan validasi ulang. Karena jika di rincikan kategori miskin ekstrem memiliki beragam item.
Mengambil contoh, jumlah keluarga yang tidak sekolah, rata-rata penghasilan perkapita, hingga fasilitas apa saja yang ada di dalam rumah tangganya.
Menurut dirinya yang merupakan wakil rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) Kutai Kartanegara, kebanyakan dari sisi pemerintah kabupaten (Pemkab) Kukar mendata jika kalangan miskin ekstrem itu banyak dari kalangan nelayan. Padahal jika dipastikan ulang, data itu ketika masyarakat berada di rumah singgah saja.
Artinya ada rumah asli yakni di kampung halaman masing-masing, dan dipesisir pantai hanya sebagai rumah singgah.
Ely pun menilai, persoalan ini dapat dipicu dari mindset masyarakat bahwasannya saat mengaku miskin maka akan diberikan bantuan oleh pemerintah.
“Tapi kalau rumah aslinya juga beton, nah itu juga makanya pendataan itu penting dengan kenyataan. Jangan mendata itu miskin ketika dia di rumah kosnya, karena beda,” ujar Ely.
“Kukar ini masih banyak. Kemarin itu termasuk 4 atau 5 besar di Kaltim. Kacau. Makanya ada yang kritik, masih ada data miskin dan miskin ekstrem. Luar biasa,” lanjutnya.
Ely berharap, selain daripada pemerintah terus mengupayakan penurunan angka kemiskinan, dapat juga kembali melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan kebenaran data miskin tidaknya warga. (Adv)
