GARUDASATU.CO, SAMARINDA -DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat diskusi bertempat di gedung E lantai 1 dengan Dinas Pendidikan Kaltim, unsur akademisi serta BPKAD, Selasa (24/1/2023).
Diskusi DPRD Kaltim bersama insan Pendidikan awal tahun ini membahas terkait kebijakan pengelolaan pendidikan dan anggaran Provinsi Kalimantan Timur.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud menyebutkan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas yang mesti diperhatikan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pada tahun 2023.
“Pengelolaan anggaran pendidikan seharusnya dimanajemen dengan baik, sehingga ada hal-hal prioritas yang mestinya dikedepankan, seperti infrastruktur pendidikan itu sendiri,” ujar Hasanuddin Mas’ud, Selasa(24/1/2023).
Hamas sapaan akrab Hasanuddin Mas’ud menjelaskan, belakangan ini pihak DPRD menilai pengelolaan anggaran pendidikan di Kaltim masih didominasi oleh belanja operasional, sehingga belanja infrastruktur mengecil.
Lanjutnya, semestinya pengelolaan anggaran pendidikan tersebut lebih diprioritaskan pada belanja infrastruktur pendidikan, sedangkan untuk belanja operasional porsinya lebih baik dikurangi.
“Ada skala prioritas yang harus diambil dalam pengelolaan anggaran pendidikan, yakni perbesar porsi belanja infrastruktur untuk meningkatkan kuota penerimaan peserta didik,” jelas Hasanuddin.
Dikemukakannya, pengelolaan anggaran untuk infrastruktur pendidikan berguna untuk menambah rombongan belaajar atau ruangan kelas untuk ketersediaan menampung peserta didik baru di sekolah pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Hamas juga menuturkan bahwa pihak DPRD baru saja menjamu rombongan mahasiswa Program Doktoral Manajemen Pendidikan dari Universitas Mulawarman.
Perlu diketahui jika dari pertemuaan tersebut, pihaknya mendapatkan masukan berharga tentang bagaimana pengelolan anggaran pendidikan yang bisa diimplikasikan di Provinsi Kaltim dan pengeloaan Anggarannya.
“Saya berharap mereka bisa mempertajam ilmunya dengan melakukan penelitian berupa disertasi tentang pengelolaan pendidikan yang ideal di Provinsi Kaltim,” urai Hasanuddin.
Hamas menyatakan akan tetap mengawal penguatan sektor pendidikan , dengan terus memantau dan mengevaluasi kinerja pemprov dalam pengelolaan anggaran pendidikan dengan porsi 20 persen dari total APBD provinsi.(ms/ Advertorial DPRD Kaltim).
