SAMARINDA-Anggota Komisi II DPRD Kaltim Firnadi Ikhsan S.Pi mengungkapkan bahwa Pemprov Kaltim tentu memiliki kapasitas, untuk mengelola langsung jalur perairan strategis yaitu sepanjang sungai Mahakam.
Firnadi menilai bahwa sudah saatnya daerah dilibatkan lebih aktif dalam tata kelola sumber daya perairan yang memiliki dampak ekonomi tinggi.
“Dalam berbagai forum, baik secara resmi oleh pimpinan dewan maupun dalam rapat komisi, kami mendorong agar provinsi diberikan peran dalam pengelolaan perairan,” ujarnya.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyoroti sejumlah persoalan yang timbul akibat pengelolaan sepenuhnya oleh pusat. Termasuk kelambanan dalam pelaksanaan teknis dilapangan, serta minimnya penerimaan daerah dari aktivitas ekonomi di jalur air tersebut.
“Fakta-fakta di lapangan menunjukkan perlunya evaluasi. Kita tidak sedang menantang pusat, tapi justru ingin menunjukkan bahwa daerah juga mampu mengelola dengan baik,” tegasnya.
Ketua fraksi PKS DPRD Kaltim ini menyebutkan bahwa Pemprov Kaltim siap untuk memenuhi seluruh ketentuan teknis dan administratif, termasuk skema bagi hasil maupun kewajiban penyetoran jika pengelolaan diserahkan ke daerah.
“Kita siap dalam segala hal—baik dari sisi teknis, sumber daya, maupun pembagian kewenangan. Karena itu, pengambilalihan pengelolaan perairan harus menjadi agenda yang kita dorong,” ucapnya.
Masih lanjut Firnandi mengungkapkan bahwa langkah konkret tengah diupayakan lewat penyusunan regulasi daerah sebagai dasar hukum. Ia juga menyebutkan bahwa pembahasan sudah mulai dilakukan di internal DPRD, khususnya oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
“Rekan-rekan di Bapemperda sudah mulai membahas kemungkinan penyusunan perda tentang pengelolaan jalur sungai. Itu bisa jadi titik tolak kita dalam negosiasi ke pusat, kalau sudah ada perdanya, kita bisa bicara lebih tegas soal kewenangan dan hak daerah dalam mengelola perairan seperti Sungai Mahakam,” pungkasnya. (sp/Adv DPRDkaltim)
