GARUDASATU.CO, SAMARINDA- Para Pengurus Forum Komunikasi Keluarga Jawa ( FKKJ ) yang di pimpin langsung oleh Sekertaris Umum FKKJ Sri Yono menghadap langsung Ketua Umum FKKJ Ir H Seno Aji yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Timur.
Pertemuan Para Pengurus FKKJ disambut langsung oleh Wakil Ketua DPRD Propinsi Kaltim Ir H Seno Aji di Rumah Jabatan DPRD, Komplek DPRD Kaltim, Senin( 14/2/2022)sore.
Dalam pertemuan para pimpinan pengurus hadir lengkap semua komposisi kelengkapan organisasi, seperti unsur KSB, Wakil Ketua, Wakil sekertaris, Wakil Bendahara, Ketua
dan sekertaris Komisi 1 sampai Komisi 5.
Dalam sambutannya, Ketua Umum FKKJ Seno Aji menginginkan FKKJ dapat bersinergi dengan Organisasi Organisasi Jawa yang lainnya yang ada di Pulau Kalimantan, sehingga tujuan dari FKKJ , yaitu menjalin silahturahmi sedulur jowo di pulau Kalimantan ke arah produktif dapat segera cepat tercapai.
” Saya ingin FKKJ dapat merangkul semua elemant masyarakat Jawa khususnya yang ada di pulau Kalimantan,” tutur Seno Aji.
Masih lanjut Seno Aji,meminta untuk kelengkapan organisasi, seperti AD/ART dan Akte notaris segera di buat, sehingga keberadaan FKKJ sah secara hukum dan di akui oleh pemerintah.
” Saya berharap kedepan FKKJ tetap sesuai konsep yang dipaparkan kepada saya oleh Mas Sri Yono tentang FKKJ, yaitu FKKJ harus dapat mensejahterakan saudara kita yang ada di Pulau Kalimantan dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan secara produktif,” kata Ketua FKKJ.
Dalam rapat pimpinan FKKJ telah disepakati untuk pembiayaan organisasi bersumber dari iuran anggota dan unit unit usaha yang di ciptakan oleh FKKJ. Salah satu Unit usaha untuk dapat membiayai roda organisasi adalah Koperasi Produsen Warga Tanah Jawa, dimana sebagian keuntungan dari usaha koperasi akan digunakan untuk kegiatan FKKJ.
Sementara itu Sekretaris Umum FKKJ, Sri Yono menjelaskan bahwa untuk kelengkapan dan konsep usaha Koperasi Warga Tanah Jawa telah selesai dibuat, kedepan konsep tersebut akan di plenokan di rapat pimpinan FKKJ untuk dapat segera di jalankan.
” Semoga AD/ART FKKJ dapat segera diselesaikan, sehingga Rapat Pleno pembentukan unit usaha Koperasi WTJ dapat berjalan sesuai jadwal yang ditentukan,” ujar Sri Yono.
Organisasi FKKJ memiliki bentuk susunan kepengurusan sebagai berikut: Pengurus Pusat, Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Penasehat, Dewan Pimpinan Sidang,Dewan Pengurus, Ketua Umum, Sekertaris Umum,Bendahara Umum dan beberapa Wakil.
Selain itu juga dibentuk Komisi – Komisi diantaranya Komisi 1 (membidangi Hukum dan Keamanan)Ketua, Sekertaris dan 10 Anggota,Komisi 2 ( membidangi Pendidikan, Kebudayaan dan Peningkatan Kesejahteraan ) Ketua, Sekertaris dan 10 Anggota.
Sedangkan Komisi 3 ( membidangi Kewirausahaan dan Lembaga Usaha Milik FKKJ) Ketua, Sekertaris dan 10 Anggota),Komisi 4 ( Promosi dan Sosial )Ketua, Sekertaris dan 10 Anggota)dan Komisi 5 ( Keanggotaan dan Kerjasama antar Lembaga)
Ketua, Sekertaris dan 10 anggota).
Wilayah Kabupaten/Kota
Satker FKKJ Kab/Kota, Ketua Satker ,Sekertaris,Bendahara
Staf dan Relawan. Wilayah Kecamatan
,Posko FKKJ Kecamatan,Kepala Posko
, Sekertaris, Bendahara, Staf dan Relawan. Wilayah Desa/Kelurahan, Pokja FKKJ Kelurahan, Ketua, Sekertaris,Bendahara.
” Saya juga mengajak saudara kita yang ada di pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur untuk dapat bergabung atau memberikan saran guna kemajuan FKKJ kedepan,” pinta Sri Yono yang juga menjabat sebagai Presiden Direktur Rumah Kemanusiaan Indonesia.
Sementara itu, Wakil Ketua 5 Purwanto menginginkan FKKJ dapat mempersiapkan sumber daya manusianya, agar dengan pindahnya Ibu Kota Negara ke Kalimantan, FKKJ tidak akan ketinggalan dengan sumber daya manusia yang akan datang dari luar Kalimantan.
” Saya berharap FKKJ dapat membuat pelatihan-pelatihan keterampilan khusus bagi anggota FKKJ di manapun berada, kita siapkan dari sekarang,” ujarnya.(red gsc)
