SAMARINDA – Angka kasus HIV di Kalimantan Timur kembali menyentak kesadaran publik. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim mencatat, sepanjang Januari hingga Juli 2025 terdapat 495 kasus HIV baru di Benua Etam. Jumlah ini menjadi sinyal kuat bahwa persoalan kesehatan masyarakat tersebut belum sepenuhnya terkendali.
Dari data yang dirilis Dinkes Kaltim, Kota Samarinda menempati posisi tertinggi dengan 209 kasus, disusul Balikpapan sebanyak 167 kasus. Sementara daerah lain juga turut menyumbang angka, di antaranya Bontang 40 kasus, Kutai Kartanegara 31 kasus, Paser 21 kasus, Berau 11 kasus, Penajam Paser Utara 10 kasus, Kutai Barat 5 kasus, dan Mahakam Ulu 1 kasus.
Lonjakan ini pun menuai keprihatinan serius dari kalangan legislatif. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, mengaku miris melihat tren peningkatan kasus HIV yang terjadi dalam waktu relatif singkat.
“Ini menjadi alarm bagi kita semua. Pemerintah tidak boleh tinggal diam. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus segera dan lebih digencarkan,” ungkap Fuad saat ditemui di Samarinda, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pemahaman masyarakat terkait pola penularan dan pencegahan HIV masih belum merata. Akibatnya, berbagai informasi keliru kerap berkembang, sementara edukasi yang benar justru belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Fuad mengingatkan, beberapa tahun silam posisi Kalimantan Timur masih tergolong daerah dengan kasus HIV relatif rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain. Namun seiring perubahan zaman, pola pergaulan yang semakin bebas serta meningkatnya perilaku seksual berisiko ikut mendorong laju penyebaran penyakit tersebut.
“Ini bukan hanya soal medis, tapi juga soal perubahan sosial. Karena itu, pendekatannya tidak bisa setengah-setengah,” tegasnya.
Ia menilai Dinas Kesehatan perlu meningkatkan intensitas penyuluhan secara lebih terarah, mulai dari lingkungan sekolah, komunitas pemuda, hingga masyarakat umum.
Edukasi yang tepat, kata Fuad, akan membantu orang tua memahami potensi risiko yang dihadapi anak-anak mereka di tengah dinamika pergaulan saat ini.
“Kalau orang tua paham, pengawasan dan pendampingan bisa dilakukan lebih baik. Jangan sampai kita baru tersadar setelah angkanya melonjak tinggi,” ujarnya.
Tak hanya soal edukasi, Fuad juga menekankan pentingnya deteksi dini. Pemeriksaan rutin, kemudahan akses layanan kesehatan, hingga kampanye pencegahan harus diperluas, terutama di daerah-daerah dengan tren kasus yang meningkat signifikan.
Bagi Fuad, pengendalian HIV bukan semata urusan kesehatan, tetapi juga menyangkut ketenangan dan rasa aman masyarakat. Jika dibiarkan, dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor kehidupan sosial.
“Kita berharap koordinasi antara Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, dan masyarakat bisa berjalan lebih solid. Dengan langkah cepat dan terukur, penyebaran HIV bisa ditekan, dan kekhawatiran publik dapat diminimalkan,” pungkasnya.
MIN | ADV DPRD KALTIM
