SAMARINDA — Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan di Benua Etam masih tergolong tinggi dan belum sepenuhnya terjawab. Persoalan itu tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Samarinda, tetapi justru paling terasa di daerah-daerah terpencil yang tersebar di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.
Sebagai seorang dokter, Andi Satya mengaku memahami betul kompleksitas persoalan pelayanan kesehatan, mulai dari keterbatasan fasilitas, tenaga medis, hingga akses masyarakat terhadap layanan yang berkualitas.
“Sebagai seorang dokter, saya memahami betul bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan di Kalimantan Timur ini masih sangat tinggi. Dan itu bukan hanya di Kota Samarinda, tetapi di 10 kabupaten dan kota, terutama di daerah-daerah terpencil,” ujarnya di Samarinda, Kamis (18/12/2025).
Salah satu isu yang turut menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kaltim adalah keberlanjutan operasional Rumah Sakit Islam. Menurut Andi Satya, pihak DPRD telah beberapa kali melakukan audiensi dengan Yayasan Rumah Sakit Islam yang mengajukan permohonan perpanjangan waktu penggunaan rumah sakit tersebut.
“Kami sudah beberapa kali melakukan audiensi dengan Yayasan Rumah Sakit Islam. Mereka mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk penggunaan Rumah Sakit Islam. Namun, kembali lagi kebijakan dan keputusan akhirnya berada di tangan Pemerintah Provinsi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa secara kewenangan, Pemprov Kaltim adalah pihak yang berhak mengambil keputusan terkait keberlanjutan rumah sakit tersebut. DPRD, dalam hal ini, menjalankan fungsi pengawasan dan memberi masukan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
“Kita serahkan sepenuhnya kepada Pemprov, karena Pemprov yang berhak mengambil keputusan. Tentu semuanya sudah diperhitungkan oleh Pak Gubernur beserta timnya,” ujarnya.
Lebih jauh, Andi Satya berharap keputusan yang diambil pemerintah provinsi nantinya benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam upaya meningkatkan ketersediaan dan kualitas fasilitas kesehatan di Kalimantan Timur.
“Harapan kami, fasilitas kesehatan di Kalimantan Timur bisa lebih ditingkatkan lagi, baik dari sisi jumlah maupun kualitasnya. Karena memang saat ini masyarakat kita masih sangat membutuhkan tambahan fasilitas kesehatan, terutama fasilitas kesehatan yang berkualitas,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) akan membawa konsekuensi besar terhadap meningkatnya kebutuhan layanan dasar, termasuk sektor kesehatan. Migrasi penduduk yang kian tinggi, menurutnya, harus diantisipasi sejak sekarang dengan perencanaan yang matang.
“Dengan adanya IKN ini, migrasi penduduk pasti makin tinggi. Otomatis salah satu kebutuhan yang juga meningkat adalah pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ini harus dipersiapkan dari sekarang,” pungkasnya.
MIN | ADV DPRD KALTIM
