SAMARINDA – Persoalan upah layak kembali menjadi sorotan setelah Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Andi Satya Adi Saputra mengungkapkan masih banyak pekerja di daerah ini yang menerima gaji di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Temuan tersebut ia dapatkan langsung saat membuka rekrutmen tenaga kerja di salah satu rumah sakit yang ia kelola di Samarinda Seberang.
Menurutnya, setiap tahun pemerintah menetapkan UMK baru sebagai standar upah yang wajib dipatuhi perusahaan. Namun dalam praktiknya, aturan itu belum sepenuhnya dijalankan.
“Kondisi ini saya temukan langsung saat membuka lowongan pekerjaan di rumah sakit yang saya kelola. Masih banyak pekerja yang mengaku digaji di bawah UMK,” ujarnya di Samarinda, beberapa waktu lalu.
Andi Satya mengungkapkan bahwa pembukaan lowongan untuk posisi front office di fasilitas kesehatan tersebut menarik minat luar biasa. Hanya dalam satu kali pembukaan, tercatat 1.400 pelamar berebut dua posisi yang tersedia.
Lonjakan itu, katanya, menjadi cermin nyata bahwa lapangan kerja di Kaltim masih sangat terbatas, sementara jumlah angkatan kerja terus bertambah setiap tahun.
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa dari ratusan peserta yang berhasil diwawancarai, banyak di antaranya menyampaikan alasan serupa: ingin pindah kerja karena masih menerima upah di bawah standar minimum.
“Ini berulang kali kami temui. Bahkan ada pelamar dari fasilitas kesehatan yang seharusnya lebih paham aturan, tetapi tetap menerima gaji di bawah UMK,” ungkapnya.
Politisi Partai Golkar itu menilai situasi tersebut harus segera menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya dinas ketenagakerjaan.
Menurutnya, pengawasan terhadap perusahaan harus diperkuat untuk memastikan tidak ada lagi pekerja yang dirugikan oleh praktik pengupahan yang tidak sesuai peraturan.
“Aturan jelas. UMK harus dipatuhi. Karena itu pengawasan ketenagakerjaan harus benar-benar diperkuat agar hak pekerja tidak diabaikan,” tegasnya.
Selain persoalan upah, Andi Satya juga menyinggung tantangan yang dihadapi lulusan baru. Menurutnya, kompetisi kerja saat ini sangat ketat, sehingga dunia pendidikan harus mempersiapkan mahasiswa dengan lebih baik, baik dari sisi kompetensi maupun kesiapan mental.
“Mahasiswa harus memahami realitas dunia kerja yang sangat kompetitif. Kampus juga punya peran besar dalam mempersiapkan mereka sebelum terjun ke dunia kerja,” katanya.
Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan, Andi memastikan setiap keluhan dan informasi terkait kondisi tenaga kerja akan menjadi bahan pembahasan di komisi.
“Persoalan ketenagakerjaan ini berada dalam lingkup tugas kami. Karena itu, setiap keluhan masyarakat sangat penting untuk kami tindak lanjuti,” pungkasnya.
MIN | ADV DPRD Kaltim
