SAMARINDA — Program penggratisan biaya administrasi rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kalimantan Timur masih terus berproses. Dari seribu kuota yang disiapkan pemerintah provinsi untuk tahun 2025, baru 100 pemohon yang dinyatakan lolos akad kredit dan terverifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA).
Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, A.M. Fitra Firnanda, mengatakan angka yang masuk hingga awal Desember ini masih jauh dari target.
“Yang sudah terdaftar dan kami ajukan ada 100 pemohon. Mereka sudah lolos akad kredit di bank dan lolos verifikasi di dinas PU. Sekarang proses pengajuannya menunggu penerbitan SK Gubernur,” kata Fitra saat ditemui di Samarinda, Kamis (4/12/2025).
Selain 100 pemohon tersebut, terdapat 40 berkas tambahan yang sedang dievaluasi oleh dinas. Selebihnya, kata Fitra, pemerintah masih menunggu pengajuan dari pihak bank.
“Dari seribu kuota yang kita sediakan, baru seratus yang masuk lengkap. Sisanya tergantung bank, karena syarat utamanya mereka harus lolos akad kredit dulu, baru bisa kami verifikasi,” ujarnya.
Fitra menjelaskan proses verifikasi yang dilakukan dinas bukan sekadar formalitas. Pemerintah ingin memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak melampaui kapasitas anggaran.
“Verifikasi itu mencakup kesesuaian data bahwa dia betul-betul MBR, termasuk melihat besaran penghasilannya. Walaupun bank sudah periksa, kami pastikan kembali. Kami juga cek ketersediaan dana, apakah masih dalam kuota atau sudah melebihi,” katanya.
Menurut dia, pengendalian kuota menjadi penting karena jika jumlah pengajuan melebihi batas, sisanya akan dialihkan ke periode berikutnya.
“Misalnya kuota seribu, yang masuk seribu lima ratus. Yang lima ratus itu akan dibayarkan di tahun berikutnya,” ujarnya.
Bantuan ini, kata Fitra, seluruhnya ditanggung melalui program perumahan pemerintah provinsi.
“Iya, biaya administrasi ditanggung oleh program Pemprov. Saat ini yang sudah lolos verifikasi ada 100, dan 40 lainnya sedang berjalan,” ujarnya.
Namun ia menegaskan bahwa minimnya permohonan bukan berarti kuota akan hangus. Jika serapan 2025 rendah, kuota akan menggulir ke tahun berikutnya.
“Tidak terserap pun tidak masalah. Tahun depan tetap ada. Bahkan tahun depan kita alokasikan dua ribu,” kata Fitra.
Ia memastikan program ini tidak akan ditutup sekalipun minat masyarakat rendah. Menurutnya, tugas pemerintah adalah menyiapkan fasilitas, bukan memaksa masyarakat membeli rumah.
“Yang penting jangan sampai nanti rumahnya laku, MBR-nya banyak yang beli, tapi Pemprov malah tidak siap membantu. Jadi kami tetap siapkan kuotanya,” pungkasnya.(MIN)
Advetorial Diskominfo Kaltim
