GARUDASATU.CO, SAMARINDA- Dalam rangka memperingati hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2022, DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur menggelar sarasehan bersama pengurus Provinsi dan Ketua DPC LAKI se Kalimantan Timur, Jum’at(9/12/2022).
Sarasehan di gelar di salah satu rumah makan di bilangan Jalan Juanda Samarinda tersebut berlangsung sederhana dengan mengambil sebuah tema “Indonesia Pulih, Bersatu Melawan Korupsi.”
Momentum hari antikorupsi sedunia tahun 2022 DPD LAKI Kaltim menghimbau agar semua elemen bersatu melawan korupsi. Selain ngobrol santai, sarasehan juga berdialog bagaimana sepak terjang kedepannya DPD LAKI Kaltim dengan hadirnya Ibukota Negara Nusantara dalam rangka pencegahan korupsi di bumi etam ini.
Dalam agenda sarasehan tersebut Ketua DPD LAKI Kaltim Andi Agus Salim mengatakan jika saat ini Kaltim tengah menjadi sorotan masyarakat luas.
“Saat ini Kaltim lagi disoroti terkait ilegal mining, saya harapkan rekan rekan yang ada di LAKI ini mendukung Kabareskrim kemudian statmen yang saya keluarkan kemarin bahwa tambang tambang koridor kalau bisa dilegalkan agar masyarakat Kaltim tidak sedikit sedikit berdampak jika ini ilegal,” ujar Andi Agus disela acara sarasehan tersebut.
“Ya mohon kepada Pemerintahlah yang korupsi yang mana, yang ilegal yang mana, pejabatnya yang korupsi karena tidak memgeluarkan regulasi untuk rakyat Indonesia atau penambangnya. Jangan sampai anaknya mati di lumbung padi, ini tanah air kita, bangsa kita dan IKN nya di Kaltim jangan sampai masyarakat IKN didera kemiskinan,” imbuhnya.
Andi Agus juga menyampaikan salam kepada pejabat pejabat tinggi di pusat baik kepada Menteri maupun Dirjen pada Kementrian terkait.
“Salam untuk para pejabat diatas pak Menteri, pak Dirjen negara dirugikan dalam bentuk apa, ilegalnya dimana, pengapalannya dimana dicek sama Syahbandar. Kira kira batu bara diekspor itu pakai dokumen atau tidak, na padahal semua dokumen itu bayar. Coba ditertibkan dari administrasi kesyahbandaran kemudian pembayaran PNPB apakah yang ditambang ilegal itu bayar PNPB atau tidak , bayar pajak tidak kalau bayar ya keluarkan dia,” tegasnya.
Pria yang terkenal hamble tersebut menggambarkan salah satu oknum pengusaha yang saat ini tersandung kasus ilegal mining jika ia membayar pajak maka sudah sepatutnya dapat dipertimbangkan sebagai langkah awal mengambil sebuah kebijakan baik dari pemerintah maupun pihak berwajib.
“Seperti pak Ismail Bolong kalau memang menambangnya ilegal tapi keluarnya (menjualnya,red) pakai dokumen ya dikeluarkan paling tidak dipertimbangkanlah karena apapun bentuknya mereka adalah orang Kaltim. Jangan sampai justicficasi Kaltim daerah atau tempantynya ilegal mining, ilegal loging, ilegal fishing sementara IKN letaknya di Kaltim,” pungkasnya.
Perlu diketahui jika sarasehan DPD LAKI Kaltim tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Penasehat DPD LAKI Kaltim, Ketua DPC LAKI Kabupaten Kota se Kaltim beserta pengurusnya diselingi diskusi santai penuh kekeluargaan.(ms).
