SAMARINDA – Aparatur sipil negara (ASN) masih kerap dipersepsikan publik sebagai kelompok pekerja yang “santai” dan kurang disiplin. Pandangan itu, benar atau tidak, menjadi tantangan serius bagi birokrasi pemerintahan daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahruddin, menilai peningkatan disiplin ASN harus menjadi agenda utama, seiring dengan upaya meningkatkan kualitas dan kesejahteraan mereka.
Menurut Husni, disiplin merupakan tolok ukur paling mudah yang dinilai masyarakat terhadap kinerja ASN. Ketika disiplin lemah, citra birokrasi ikut tergerus, meskipun banyak ASN yang sebenarnya bekerja dengan sungguh-sungguh.
“Kita harus jujur melihat realitas. Ukuran disiplin secara awam, masyarakat itu sering menganggap ASN bekerja agak santai. Ini yang harus kita benahi,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Namun demikian, Husni menegaskan bahwa tuntutan peningkatan disiplin tidak boleh dilepaskan dari persoalan kesejahteraan. Ia menilai, kinerja ASN akan sulit melonjak jika tidak dibarengi dengan peningkatan penghasilan dan penghargaan atas prestasi kerja.
“Dengan standar gaji yang ada sekarang, tentu kita juga menginginkan ASN ditingkatkan kualitas dan kesejahteraannya. Kalau kesejahteraan meningkat, otomatis kinerjanya juga akan meningkat,” katanya.
Husni membandingkan kondisi ASN dengan sektor swasta yang dinilai masih timpang dari sisi penghasilan dan insentif. Banyak perusahaan, kata dia, mampu memberikan gaji dan bonus yang jauh lebih tinggi dibandingkan ASN, sehingga wajar jika ASN juga berharap ada perbaikan bertahap dari negara.
“Coba bayangkan dibandingkan dengan perusahaan. Banyak perusahaan yang memberikan salary dan insentif jauh lebih tinggi dari ASN. Ini realitas yang kita tahu bersama,” ucapnya.
Ia menyambut baik langkah pemerintah pusat yang secara bertahap menaikkan gaji dan insentif ASN, sekaligus mulai mengaitkan tunjangan dengan kinerja berbasis prestasi. Kebijakan ini dinilai sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi yang mengedepankan profesionalisme.
“Ke depan kita lihat Pak Presiden juga sedikit demi sedikit menaikkan gaji ASN, insentif ASN, bahkan berbasis pada prestasi yang dibuat. Kita tentu mendukung itu,” tegas Husni.
Dengan kebijakan tersebut, Husni berharap ASN terdorong untuk bekerja lebih disiplin, meningkatkan kualitas diri, dan menjalankan tugas secara maksimal.
Ia menekankan bahwa ASN bukan hanya pelaksana administrasi, tetapi juga motor penggerak keberhasilan visi dan misi kepala daerah.
“Kita berharap ASN bisa lebih disiplin, meningkatkan kualitasnya, bekerja maksimal, saling bahu-membahu, dan mensukseskan visi-misi pemerintah daerah,” ujarnya.
Secara khusus, Husni menaruh perhatian besar pada ASN yang bekerja di sektor kesehatan dan pendidikan. Dua bidang ini, menurutnya, merupakan garda terdepan dalam pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Timur.
“Kesehatan dan pendidikan itu paling utama. Itu garda terdepan,” katanya.
Ia menilai, program-program unggulan Pemerintah Provinsi Kaltim seperti Gratispol dan Justpol harus benar-benar didukung oleh ASN dan tenaga honorer yang sejahtera.
Pemerintah daerah, lanjut Husni, perlu berani memberikan insentif yang layak bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik, baik yang berstatus tetap maupun tidak tetap.
“Pemerintah provinsi Kalimantan Timur harus bisa memberikan insentif yang luar biasa bagi ASN, tenaga honorer, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik. Tunjangannya harus lebih bagus,” tegasnya.
Menurut Husni, investasi pada kesejahteraan tenaga kesehatan dan pendidikan sejatinya adalah investasi langsung pada kualitas hidup masyarakat. Sebab, masyarakat yang sehat dan terdidik adalah fondasi utama kemajuan daerah.
“Kalau tidak sehat, orang tidak bisa berpikir. Kalau sehat tapi kualitas sumber daya manusianya tidak bagus, juga tidak akan maksimal. Jadi dua itu—kesehatan dan pendidikan—yang paling utama,” pungkasnya.
MIN | ADV DPRD KALTIM
