SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan program pendidikan gratis atau Gratispol tidak akan berhenti hanya pada periode pemerintahan saat ini. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, menegaskan bahwa pemerintah daerah tengah menyiapkan landasan hukum permanen berupa Peraturan Daerah (Perda) agar program tersebut wajib dilaksanakan oleh pemerintahan mana pun di masa mendatang.
“Kita akan membatasi dan mengawal program pendidikan gratis ini melalui Peraturan Daerah. Perda itu wajib dijalankan karena dibuat oleh gubernur dan wakil gubernur bersama DPRD,” kata Seno Aji di Samarinda, Selasa (2/12/2025).
Ia menekankan bahwa keberadaan Perda menjadi instrumen hukum yang memastikan keberlanjutan Gratispol sebagai hak pendidikan bagi masyarakat Kaltim dalam jangka panjang.
“Kalau Perda sudah ada, maka hukumnya wajib dijalankan oleh pemerintahan sampai kapan pun juga. Baik pemerintah sekarang, pemerintah masa depan, bahkan sampai 30 tahun lagi sekalipun, mereka wajib melaksanakannya,” ujarnya.
Seno Aji menjelaskan bahwa langkah legislasi ini dirancang untuk mencegah program berhenti saat terjadi pergantian kepala daerah. Menurut dia, selama payung hukum sudah ditetapkan, pemerintah daerah selanjutnya tetap berkewajiban menyediakan anggaran pendidikan gratis sesuai amanat regulasi.
“Ini adalah langkah kita ke depan supaya program ini terus berjalan dan tetap dinikmati masyarakat Kalimantan Timur. Program ini tidak boleh bergantung pada siapa gubernurnya. Harus menjadi kewajiban negara di daerah,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pendidikan merupakan salah satu pilar utama pembangunan sumber daya manusia Kaltim. Karena itu, kepastian hukum menjadi bagian terpenting dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan kuliah gratis bagi mahasiswa.
“Tujuan kita jelas, yaitu memastikan generasi muda Kalimantan Timur mendapatkan akses pendidikan setinggi mungkin tanpa terbebani biaya. Perda ini akan menjadi fondasi supaya program tidak berhenti di tengah jalan,” katanya.
Seno menegaskan bahwa Pemprov Kaltim ingin memastikan anak-anak Kaltim dapat menikmati pendidikan tinggi secara setara, terlepas dari kondisi ekonomi keluarga.(MIN)
Advetorial Diskominfo Kaltim
