SAMARINDA – Setelah puluhan tahun hidup tanpa aliran listrik, warga Desa Karangan Ilir akhirnya bisa bernapas lega. Desa yang berada di wilayah pedalaman tersebut kini resmi menikmati listrik dari PLN setelah penantian panjang selama kurang lebih 45 tahun.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras, menyebut masuknya listrik ke Desa Karangan Ilir merupakan bagian dari program prioritas pemerintah daerah yang direalisasikan secara bertahap untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Ya akhirnya setelah 45 tahun, Desa Karangan Ilir bisa mendapatkan listrik. Tentu ini menjadi program prioritas yang memang harus direalisasikan secara bertahap kepada masyarakat, khususnya terkait ketersediaan listrik PLN,” kata Agus Aras di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (16/12/2025).
Menurutnya, pemerataan akses listrik masih menjadi pekerjaan rumah besar di Kalimantan Timur, terutama di daerah pemilihan (Dapil) VI yang mencakup wilayah-wilayah dengan kondisi geografis cukup menantang.
“Kita tahu hari ini, khususnya di Dapil 6, masih ada beberapa desa yang belum terjangkau jaringan listrik PLN. Ini jelas menjadi PR yang harus segera diselesaikan,” ujarnya.
Agus Aras menegaskan, DPRD Kaltim terus mendorong pemerintah provinsi bersama pihak terkait agar percepatan elektrifikasi desa dapat dilakukan secara berkelanjutan, meski harus ditempuh secara bertahap menyesuaikan kondisi lapangan.
“Memang tidak bisa sekaligus, tapi secara bertahap harus menjadi prioritas. Akses listrik ini menyangkut kebutuhan dasar dan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai, dalam beberapa waktu terakhir progres penyediaan listrik di wilayah pedalaman Kaltim menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Sejumlah desa yang sebelumnya belum tersentuh jaringan PLN kini mulai menikmati aliran listrik.
“Kita lihat hari ini progresnya cukup cepat. Ada beberapa desa yang tadinya belum ada listrik, sekarang sudah teraliri. Ini tentu patut diapresiasi,” katanya.
Lebih lanjut, Agus Aras menekankan bahwa kehadiran listrik tidak hanya berdampak pada penerangan, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat desa.
“Listrik ini bukan sekadar lampu menyala. Ini soal akses pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan. Anak-anak bisa belajar dengan baik, aktivitas ekonomi bisa tumbuh,” ucapnya.
Ia berharap ke depan tidak ada lagi desa di Kalimantan Timur yang harus menunggu puluhan tahun untuk menikmati listrik. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, PLN, dan masyarakat menjadi kunci percepatan pemerataan energi.
“Harapan kita jelas, ke depan tidak ada lagi desa yang tertinggal soal listrik. Ini kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara,” pungkas Agus Aras.
MIN | ADV DPRD KALTIM
