GARUDASATU.CO,SAMARINDA-SMK Negeri 2 Samarinda sebagai salah satu sekolah unggulan diterpa isu dugaan penyalahgunaan anggaran bantuan SMKP Unggulan tahun 2021 senilai kurang lebih Rp 3,6 miliar di tengarai pula adanya ketidakpercayaan guru guru dalam pengelolaan keuangan sekolah oleh oknum kepala sekolah yang berinisial DS dan kini telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat terutama di internal para guru dan orang tua Wali Murid di SMK Negeri 2 Samarinda.
Menanggapi hal tersebut Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)SMK Kalimantan Timur Sri Hartono saat di hubungi terkait adanya kegaduhan di tubuh SMK Negeri 2 Samarinda mengatakan jika ia telah mendengar hal tersebut.
“Memang saya mendengar hal tersebut beberpa hari yang lalu. Saya juga mendengar bahwa dinas pendidikan telah menurunkan tim ( maaf kalau saya salah menyebut, red), tapi hasilnya apa dan bagaimana saya belum tau,” terang Sri.
Masih sambung Sri Hartono, apa yang saat ini terjadi di SMK Negeri 2 Samarinda tentunya orang orang, guru guru dan kepsek SMK Negeri 2 yang mengetahuinya.
“Meskipun saya Ketua MKKS SMK Kaltim tapi sayakan orang luar jadi kurang begitu tau. Jadi tanggapan saya adalah bahwa hal itu terjadi di SMK Negeri 2 maka saya juga tidak bisa memberi tanggapan, kecuali menyerahkan ke internal SMK Negeri 2 dan Dinas Pendidikan Kaltim.”tuturnya.
Disisi lain awak media mencoba menggali kebenaran informasi ke salah satu lembaga masyarakat nasional terbesar yang ada di Kaltim. Melalui Ketua Tim investigasi LIRA Kaltim, Budi Untoro kepada awak media mengatakan pihaknya juga telah menerima aduan kegaduhan di SMK Negeri 2 Samarinda dan pihaknya akan segera mengambil sikap serta akan mengeluarkan rekomendasi kepada Gubernur Kaltim dan Kepala Dinas Pendidikan Kaltim agar mengnonaktifkan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 dan segera mengangkat Plt Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Samarinda.
“Melihat dan mendengar aduan masyarakat terkait kegaduhan sosial yang muncul di SMK Negeri 2 Samarinda, saya sebagai Ketua Tim investigasi LIRA Kaltim secara tegas akan melakukan investigasi langsung ke lapangan dan mengirim surat rekomendasi kepada Gubernur Kaltim dan Kepala Dinas Pendidikan Kaltim agar mengnonaktifkan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Samarinda dan sebagai fungsi LIRA merekomendasikan hal yang sama agar segera mengangkat Plt,” ujar Budi.
Masih lanjut Budi Untoro jika kegaduhan tersebut terus berlarut larut maka secara otomatis akan sangat mengganggu sistem belajar mengajar di SMK Negeri 2 tersebut.
“Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut larut karena sangat mengganggu sistem operasional dan juga sistem belajar mengajar di SMK Negeri 2. Jangan korbankan anak didik hanya untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, kasus ini harus diusut tuntas dan dicopot kepala sekolahnya lalu segera tunjuk Pltnya,” pungkasnya.
Awak media mencoba konfirmasi kepada Kadisdik Kaltim H Kurniawan namun beralasan masih diluar kota dan terakhir dikonfirmasi kembali Kurniawan masih bungkam dengan permasalahan yang timbul di SMK Negeri 2 Samarinda tersebut dengan membalas chat di WhatsApp dengan emoji tangan tanda mohon maaf.
Sekedar diketahui jika permasalahan ini muncul sejak lama hanya diinternal SMK Negeri 2 Samarinda namun dugaan penyelewengan anggaran tersebut telah muncul ke permukaan.
Pada tahun 2021 SMK Negeri 2 Samarinda menerima bantuan anggaran SMKP senilai Rp 3,6 miliar yang diperuntukkan pada jurusan pengelasan dengan rincian, belanja alat menelan anggaran Rp 1,6 miliar, untuk rehab fisik lablas senilai Rp 1,7 miliar dan pembelajaran Rp 300 juta.
Kemudian pembelajaran Rp 1.139 miliar PT KL, lalu Rp 461 juta PT M.
Permasalahan yang sebenarnya mencuat ketika adanya dugaan mosi tidak percaya dari para orang tua murid yang diwakili oleh Ketua Komite Sekolah, para guru guru SMK Negeri 2 Samarinda karena untuk pengadaan fisik (rehab lab pengelasan)diduga anggaran Rp 1,7 miliar masih mengalami kekurangan antara Rp 90 juta sampai Rp 180 juta.(*)
