SAMARINDA-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM KM Universitas Mulawarman (Unmul) menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, pada Selasa (4/6/2025).
Aksi ini disambut langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, yang menyatakan apresiasi dan kesiapannya menindaklanjuti aspirasi mahasiswa.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik mahasiswa. Ini bagian dari kontrol terhadap pemerintahan, dan tentu saja menjadi tanggung jawab kita bersama,”ujar Wagub Seno saat menerima para demonstran sambil lesehan di halaman Kantor Gubernur Kaltim.
Dalam orasinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang mencakup isu pendidikan, lingkungan, pertambangan ilegal, serta perlindungan hak masyarakat adat. Wagub Seno menyampaikan bahwa sebagian besar tuntutan mahasiswa sudah sejalan dengan agenda prioritas pemerintah provinsi.
Sementara itu menanggapi tuntutan soal pendidikan, Wagub Seno mengungkapkan bahwa program pendidikan tinggi gratis akan mulai diluncurkan pada Juni-Juli 2025 bagi mahasiswa semester 1.
Kemudian, pada Januari-Februari 2026, program tersebut akan diperluas mencakup mahasiswa semester 2 hingga 8.
“Ini akan berlaku hingga 2030, dan insya Allah bisa berlangsung selamanya sebagai kebijakan nasional. Kami bangga Kaltim menjadi provinsi pertama yang menjalankan ini,”imbuhnya.
Wagub Seno juga menegaskan komitmen Pemprov Kaltim dalam memberantas pertambangan ilegal yang selama ini menjadi persoalan serius di daerah. Ia menyebutkan bahwa dalam 100 hari kerja, delapan laporan tambang ilegal yang masuk telah ditindaklanjuti, dan laporan baru masih dibuka untuk masyarakat melalui sistem pelaporan dengan barcode.
“Kita akan hentikan tambang ilegal dan akan menyesuaikan penindakan sesuai peraturan dan perundang-undangan,”tegasnya.
Mahasiswa juga menuntut peningkatan kontribusi perusahaan tambang melalui program CSR, saat ini, sumbangan CSR masih sebesar Rp1.000 per ton batu bara.
Pemprov, masih lanjut Seno, telah mengusulkan kenaikan menjadi Rp2.000 per ton, yang diperkirakan bisa menghasilkan Rp1 triliun per tahun.
“Dana ini akan kita gunakan untuk perbaikan sekolah, kampus, serta insentif guru dan dosen,”tambahnya.
Dalam isu lingkungan, Wagub Seno menanggapi minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Samarinda yang baru mencapai 7 persen.
Ia mendorong Pemerintah Kota Samarinda dan kabupaten lain untuk memperluas RTH dengan dukungan dari Pemprov demi mitigasi bencana seperti banjir.
Disisi lain menyoal hak masyarakat adat, Pemprov juga mengaku terus memperhatikan keberadaan komunitas adat di seluruh Kaltim, termasuk di wilayah Pasir yang telah memperoleh penghargaan Kalpataru.
Terakhir, terkait konflik agraria dan perampasan ruang hidup, terutama kasus di Muara Kaman yang telah berlangsung setahun, Wagub Seno memastikan bahwa pemerintah sedang melakukan investigasi intensif.
“Pada minggu pertama 100 hari kerja, kami sudah kirim surat ke Menteri ESDM. Saat ini investigasi sedang berjalan, dan kami akan kawal terus hingga tuntas,”pungkasnya.
