GARUDASATU.CO, BERAU- Penggunaan atlet luar daerah di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Kalimantan Timur (Kaltim) di Kabupaten Berau telah terbukti dan hal tersebut dilakukan oleh tuan sendiri serta saat ini memicu beragam respon dari insan olahraga di Bumi Mulawarman.
Selain respon dari KONI kabupaten/kota, pasalnya polemik itu juga turut mengundang komentar dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Penajam Paser Utara (PPU) Alimuddin yang mengusulkan dibentuknya Dewan Mahkamah di ajang Porprov Kaltim.
“Selain gugatan dari KONI kemarin kami juga membuat Forum Kadispora se-Kaltim untuk mendorong agar ada mahkamah-nya (Porprov Kaltim), agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi,” jelas Alimuddin melalui telepon selulernya, Jumat (2/12/2022).
Dorongan dan sorotan yang diberikan KONI dan Dispora se-Kaltim itu kata Alimuddin sejatinya memiliki tujuan yang baik. Sebab menurut dia, Dispora dan KONI memiliki satu visi untuk memajukan olahraga.
“Jadi fenomena seperti ini tidak mungkin ujuk-ujuk terjadi, pasti ada kebiasan lama yang terus dilakukan hingga saat ini,” tegasnya.
Selain itu, Alimuddin yang kembali menyinggung penggunaan atlet sejatinya adalah hal yang sah dilakukan. Namun harus sesuai dengan AD/ART yang dibuat oleh KONI maupun dari Cabor masing-masing.
“Sebetulnya tidak salah asal mengikuti ketentuan yang sudah digariskan. Kemudian jika ada yang lolos seperti ini, tentu menjadi pertanyaan. Pesta porprov ini adalah pesta bagi atlet Kaltim dan mereka yang secara sah terdaftar sebagai atlet Kaltim,” tambahnya.
Jika penggunaan atlet tidak sesuai dengan aturan berlaku, maka hal itulah yang menjadi titik persoalan dan harus disikapi bersama.
“Kalau Kaltim mau berdaulat ayo lakukan pembinaan atlet sejak dini. Karena mereka yang melakukan pembinaan atlet sejak dini, itu pasti tidak akan tega melihat perlakukan seperti ini,” tegasnya.
Penggunaan atlet yang tidak sesuai dasar aturan seharusnya sudah tidak lagi dilakukan. Karena dalam ajang Porprov sejatinya juga bertujuan sebagai wadah pencarian bakat bagi atlet lokal untuk mengikuti multievent ditingkat nasional seperti PON.
“Pernah ada kejadian saat 2018 di ajang Porprov dia (atlet) ikut ke lain dan di PON dia ikut ke lain, dan ini jelas merugikan daerah. Harapan kami akan peristiwa ini adalah kita ingin mewujudkan visi misi gubernur dengan Kaltim berdaulat dan kita dispora mengharapkan itu semua,” pungkasnya. (ms).
