SAMARINDA-Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun RPJMD 2025–2029 di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Senin (5/5/2025).
Turut hadi Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, yang juga menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program pendidikan gratis atau “gratispol” dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
Menurut Hasanuddin, program ini bukan hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga sejalan dengan target pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMD.
“Program ini selaras dengan program kita mendukung RPJMD nasional,” ujarnya.
Namun, ia juga menggarisbawahi tantangan serius yang dihadapi, yakni penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang cukup signifikan untuk tahun anggaran 2026 mendatang.
“Yang jadi masalah penurunan fiskal kita, dana bagi hasil menurun dari 20 sekian menjadi 18 triliun untuk murni 2026,” ucap Hamas sapaan karib Hasanuddin Mas’ud.
Penurunan ini menurutnya akan berdampak besar karena dana tersebut juga dibagi untuk sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Ia menyebut bahwa langkah efisiensi akan menjadi kunci untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik, termasuk program gratispol.
“Kita terus melakukan efisiensi dan proyeksi anggaran perubahan tahun 2025 juga menunjukkan tren penurunan. Saya kira nanti akan turun. Tapi kita lihat nanti. Ini kan hanya sementara,” jelasnya memberi harapan bahwa situasi fiskal bisa membaik.
Musrenbang yang dihadiri Gubernur Rudi Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji ini menandai awal konsolidasi lintas sektor untuk perencanaan pembangunan jangka menengah. Pemerintah provinsi mengusung lima pendekatan utama dalam RPJMD baru: teknokratik, politik, partisipatif, top-down, dan bottom-up.
Meskipun tantangan fiskal membayangi, komitmen terhadap pendidikan gratis menjadi sorotan utama yang menunjukkan arah prioritas pembangunan daerah ke depan. (sp/Adv DPRDkaltim).
