GARUDASATU.CO, SAMARINDA-Bertempat di Aula Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Selasa (14/3/2023) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengadakan rapat Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Dr. Harli Siregar, SH.MHum.
Wakajati Kaktim Harli Siregar dalam siaran persnya dengan Nomor : 17/O.4.3/Penkum/03/2023 mengatakan jika rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
Reformasi Birokrasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu langkah mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif, dan efisien.
“Maksud dan tujuannya agar Kejaksaan dapat memberikanpelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional, membentuk aparatur Kejaksaan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatnya pelayanan prima, serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam rangka mewujudkan goodgovernance dan clean government,” ujar Harli, Selasa(14/3/2023) siang.
Perlu diketahui jika pada pelaksanaannya dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur mengenai Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih danMelayani di lingkungan Instansi Pemerintah. Substansi dari peraturan ini meliputi 6 (enam) area perubahan yakni Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan PenguatanKualitas Pelayanan Publik, ujar Wakajati Kaltim.
“Implementasi RB tematik ini berorientasi pada dampak yang dihasilkan, bukan lagi hanya sekadar persoalan administrasi. Terdapat empat hal yang menjadi fokus dari program RB tematik ini. Fokus tersebut adalah penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, percepatan prioritas aktual Presiden, serta digitalisasi administrasi pemerintahan,” bebernya.
Melalui program RB tematik ini, diharapkan instansi pemerintah dapat menjalankan program dengan fokus pada penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat melalui keempat fokus tersebut. Sehingga, dampak RB yang dilakukan oleh pemerintah, terasa dan berdampak di lapisan masyarakat.
“Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pembangunan zona integritas menuju WBK/ WBBM di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dapat berhasil apabila didukung oleh semua kompenen yang ada di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mulai dari atas sampai yang paling bawah”, pungkas Wakil Kejaksaan Tinggi Kaltim Harli Siregar.(ms)
Sumber: Kasipenkum Kejati Kaltim
