Wakil Ketua DPRD Kaltim Ir H Seno Aji protes keras terkait tidak dilibatkannya tenaga kerja lokal dalam pembangunan proyek konstruksi IKN di forum Konsultasi publik III Rancangan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (RUU Perubahan UU IKN).
GARUDASTU.CO, BALIKPAPAN-Agenda yang digelar di kota Balikpapan tersebut juga sebagai ajang penyampaian protes keras baik kepada Pemprov Kaltim maupun kepada Pemerintah pusat terkait banyak hal salah satu diantaranya adalah tidak dilibatkannya tenaga kerja lokal yang dalam pembangunan proyek konstruksi Ibukota Nusantara.
Dengan tidak dilibatkannya tenaga kerja lokal dalam pembangunan proyek IKN tersebut membuat Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji meradang dan langsung protes keras.
Pria yang dikenal tegas namun sangat dekat dengan rakyatnya tersebut saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis(10/8/2023) sangat meradang, bukan tanpa alasan sebab diketahui pengerjaan kontruksi gedung-gedung di IKN Nusantara telah dimulai. Pemerintah butuh ribuan tenaga kerja. Namun Pemerintah Pusat telah ‘mengimpor’ 16 ribu naker ke IKN Nusantara hal tersebut disampaikan ditengah diskusi uji publik secara tegas melakukan protes keras karena tenaga kerja lokal tidak dilibatkan sama sekali dalam pembangunan IKN.
“Saya sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim tentu sangat menyayangkan kepada pemerintah pusat karena dalam pembangunan mega proyek IKN ini tidak melibatkan tenaga kerja lokal Kaltim khususnya tenaga kerja yang berasal dari Kutai Kartanegara kenapa semua dikerjakan oleh tenaga kerja dari luar daerah,” ujar Seno Aji.
Lanjut Sekretaris DPD Gerindra Kaltim ini seharusnya sudah dari awal tenaga kerja lokal Kaltim khususnya tenaga kerja dari Kutai Kartanegara yang menjadi prioritas untuk ikut andil dalam pembangunan proyek konstruksi IKN tersebut. Bahkan Seno Aji menduga jika Pemprov Kaltim yang lamban menyiapkan SDM.
“Jangan-jangan karena Pemprov Kaltim minim aksi untuk menyiapkan SDM atau Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memang sengaja mendatangkan 16 ribu tukang dari luar Kaltim untuk melakukan pembangunan konstruksi di IKN dan tidak memperdulikan tenaga kerja lokal yang tidak kalah dengan skillnya,” tegas Seno Aji.
“Sebenarnya ini jadi tamparan keras bagi Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar. Apa yang akan dilakukan untuk mempersiapkan SDM lokal supaya kita bisa bersaing nantinya,” imbuhnya.
Seno Aji juga secara tegas mengatakan jika Pemerintah Pusat perlu membuka peluang lebih besar bagi pekerja lokal terlebih dahulu, setidaknya ini adalah bentuk keadilan serta untuk menghindari gesekan-gesekan yang tidak perlu terjadi.
Dengan lantang Seno Aji mengatakan Pemprov dan Pemkot maupun Pemkab se-Kaltim tidak boleh santai untuk mempersiapkan SDM handal untuk terlibat pembangunan proyek konstruksi di IKN. Di berbagai bidang pekerjaan. Karena keahlian kerja tidak bisa didapat lewat motivasi ‘jangan jadi penonton di rumah sendiri’ saja. Namun perlu pula pelatihan intens dan luas. Agar semakin banyak warga lokal yang siap bersaing. Tidak sekadar mau bersaing.
“Kita juga tidak bisa semata-mata menolak secara keseluruhan. Karena memang benar kita kekurangan tenaga ahli di bidang tersebut. Dari 16 ribu calon pekerja itu. Saya minta setengahnya atau bahkan lebih banyak dari orang lokal Kaltim,” pungkasnya.
