SAMARINDA – Memasuki puncak musim kemarau, Dinas Kehutanan/Dishut Provinsi Kalimantan Timur mengintensifkan kesiapsiagaan dan dukungan operasional bagi ribuan petugas serta relawan pemadam di lapangan. Langkah ini dilakukan untuk menghadapi puncak kerawanan kebakaran hutan dan lahan/karhutla yang diprediksi terjadi pada September 2026.
Plt. Kepala Dishut Kaltim Rusmadi di Samarinda, Senin (17/8/2026), menegaskan bahwa kelancaran logistik dan ketersediaan sarana prasarana menjadi faktor penentu efektivitas tim gabungan di garis depan.
Untuk menjamin keberlangsungan operasi, Dishut Kaltim akan memanfaatkan skema pembiayaan non-APBD.
“Kami bakal memanfaatkan skema pendanaan karbon. Dinas Kehutanan sendiri mendapatkan alokasi dana Forest Carbon Partnership Facility sekitar Rp19 miliar, yang tentu diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan operasional petugas pengamanan hutan,” kata Rusmadi.
Dana tersebut akan digunakan untuk pemenuhan logistik, bahan bakar, konsumsi, serta penguatan posko-posko pemadaman di wilayah rawan.
Penanganan darurat karhutla di “Benua Etam” tidak hanya bertumpu pada personel Polisi Kehutanan/Polhut. Dishut Kaltim telah memobilisasi kekuatan akar rumput dengan melibatkan lebih dari 5.000 anggota Masyarakat Peduli Api/MPA yang tersebar di berbagai titik rawan.
Untuk menjamin keselamatan relawan, pemerintah memfasilitasi mereka dengan kelengkapan Alat Pelindung Diri/APD mulai dari pakaian anti-api, topi pelindung, obat-obatan, hingga peralatan teknis pendukung pemadaman.
Mengantisipasi keterbatasan sumber air di puncak kemarau dan medan yang sulit, tim lapangan juga dibekali tandon lipat yang ditempatkan di titik-titik rawan.
“Sementara untuk area yang tidak terjangkau oleh tim darat, akan dibantu menggunakan helikopter dari BPBD,” jelas Rusmadi.
Langkah antisipatif ini dipercepat setelah munculnya sejumlah titik api baru, salah satunya di Taman Hutan Raya/Tahura Bukit Soeharto yang masuk dalam kawasan Ibu Kota Nusantara/IKN.
Data Dishut mencatat kawasan Tahura IKN sudah dua kali mengalami kebakaran yang menghanguskan sekitar lima hektare lahan. Namun api berhasil dipadamkan secara total berkat gerak cepat tim gabungan KPH Tahura, KPH Meratus, Manggala Agni, serta BPBD kabupaten dan provinsi.
Berdasarkan evaluasi lapangan, penyebab utama kebakaran masih didominasi faktor manusia.
“Masyarakat sekitar membuka lahan pertanian dengan cara membakar pada sore hari lalu meninggalkannya, sehingga sebaran api meluas,” ungkap Rusmadi.
Demi menekan risiko kejadian serupa, Dishut Kaltim memperkuat sinergi pengamanan bersama TNI dan Polri. Dalam waktu dekat juga akan digelar rapat koordinasi khusus penanganan karhutla di Kantor Gubernur untuk merumuskan langkah penanggulangan lanjutan.
Dengan skenario terburuk puncak kemarau pada September, kesiapan logistik, SDM, dan dukungan udara dinilai krusial agar Kaltim tidak mengalami bencana kabut asap seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Intinya kami tidak ingin kecolongan. Semua unsur harus siaga, karena dampak karhutla bukan hanya lingkungan, tapi juga kesehatan dan ekonomi masyarakat,” pungkas Rusmadi.
