GARUDASATU.CO, SAMARINDA-DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2022, menyampaikan laporan akhir menyoroti tentang pertumbuhan ekonomi daerah untuk dievaluasi.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Pansus LKPj Gubernur Ir Sutomo Jabir ST.,MT dalam agenda rapat paripurna ke 16 yang di gelar di gedung utama DPRD Kaltim, Senin(22/5/2023).
Sutomo Jabir mengatakan pansus LKPj lebih menyoroti pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur.
“Ada sejumlah hal yang menjadi sorotan Pansus Pembahas LKPJ Gubernur, terutama pertumbuhan ekonomi Kaltim,” ujar Ketua Pansus Pembahas LKPJ Sutomo Jabir di Samarinda, Senin.
Masih lanjut Tomo, meski pertumbuhan ekonomi Kaltim pada 2022 naik menjadi 4,48 persen, tapi masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31 persen.
“Regional Kaltim malah yang paling rendah meskipun positif,” ungkapnya.
Ketua DPC PKB Berau ini juga menyinggung soal angka kemiskinan di Kaltim selama 5 tahun terakhir. Per September 2022, tercatat ada 242.300 orang miskin di Kaltim. Dibandingkan Maret 2022 jumlah penduduk miskin naik 6.050 orang. Kemudian dibandingkan dengan September 2021, jumlah penduduk miskin naik 9.130 orang.
“Angka kemiskinan di Kaltim 5 tahun terakhir belum memperlihatkan tanda-tanda yang menurun grafik, terus naik hingga September 2022,” kata Sutomo.
Perlu diketahui secara umum pihaknya berupaya meminta keterangan beberapa aspek. Sebab tiap lintas OPD ada indikator kerja dan penugasan masing-masing sesuai ketentuan.
“Indikator penilaiannya tercapai atau tidak selama 2023, ini kan tahun terakhir jabatan gubernur, itu yang kami cermati. Sehingga masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi,” tuturnya.
Dikemukakannya Pansus LKPJ Gubernur Kaltim juga memberikan saran ke Pemprov terkait hal apa saja yang perlu dilakukan. Selain itu Pansus juga menyoroti soal reformasi birokrasi sejak 4 tahun terakhir belum mencapai target.
“Tata kelola Pemprov harus dibuat lebih baik lagi, mungkin penempatan ASN atau tentang kepuasan publik tentang pelayanan yang masih kurang,” pungkas sekretaris fraksi PKB DPRD Kaltim ini.
