SAMARINDA– Dewan Pengurus Korda Cermin Muda Indonesia/KMI Kalimantan Timur mengkritik minimnya keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup/DLH Provinsi Kalimantan Timur dalam penanganan persoalan sampah yang kian membesar di Benua Etam.
Menurut Korda KMI Kaltim, beban penyelesaian sampah selama ini seolah hanya dipikul oleh DLH Kota Samarinda, padahal dampaknya sudah bersifat lintas wilayah dan memerlukan peran provinsi.
Gabriell Alditia Randy Siregar, Sekretaris Umum Korda CMI Kaltim menegaskan, Samarinda memang memiliki persoalan sampah yang harus segera diselesaikan dan DLH Samarinda memiliki tanggung jawab teknis di lapangan.
Namun, ketika persoalan ini terus meluas dan dampaknya dirasakan daerah lain, maka DLH Provinsi Kaltim seharusnya tidak hanya menjadi penonton atau sekadar pemberi imbauan.
“Sampah tidak mengenal batas administrasi. Persoalan lingkungan di satu daerah dapat memberikan dampak kepada daerah lainnya. Karena itu penyelesaiannya butuh koordinasi, kebijakan, pengawasan, pendanaan, serta program yang terintegrasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Gabriell.
Gabriell mempertanyakan komitmen dan langkah nyata DLH Provinsi Kaltim dalam menangani krisis sampah yang terjadi.
“Di mana peran dan langkah konkret DLH Provinsi Kaltim dalam menangani persoalan sampah yang selama ini terjadi?” tanyanya.
Ia menolak jika setiap kali persoalan mencuat, sorotan publik hanya diarahkan kepada DLH Kota Samarinda. Menurutnya, pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk memastikan pengelolaan lingkungan hidup berjalan terpadu di seluruh Kaltim.
“Saya tidak sedang mencari siapa yang harus disalahkan. Tetapi kami ingin ada pembagian tanggung jawab yang jelas dan solusi yang nyata,” tegas Gabriell.
“DLH Samarinda tidak boleh dibiarkan bekerja sendirian menghadapi persoalan yang dampaknya begitu besar. DLH Provinsi Kaltim harus hadir sebagai koordinator, pengawas, sekaligus penggerak kebijakan lingkungan hidup yang mampu menyatukan langkah seluruh daerah.”
Gabriell mendesak DLH Provinsi Kaltim segera membuka ruang evaluasi dan koordinasi serius bersama DLH kabupaten/kota se-Kaltim.
Ia meminta pemerintah provinsi menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan, memperkuat fasilitas pengolahan, serta memastikan kebijakan persampahan tidak berhenti pada wacana dan seremonial.
“Jangan hanya bertanya, ‘Mengapa Samarinda tidak mampu mengatasi sampah?’
Tetapi mari kita bertanya bersama, ‘Apa yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membantu menyelesaikan persoalan sampah di Samarinda dan daerah lainnya?’”
“Karena menjaga lingkungan Kalimantan Timur bukan tanggung jawab satu kota. Ini tanggung jawab kita bersama,” pungkas Gabriell.
Kritik ini muncul di tengah meningkatnya keluhan masyarakat terkait penumpukan sampah dan minimnya Tempat Pembuangan Akhir/TPA yang memadai di sejumlah wilayah Kaltim. KMI Kaltim berharap Pemprov segera mengambil inisiatif agar persoalan lingkungan tidak semakin berlarut.
