SAMARINDA — Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kaltim untuk segera turun ke lapangan guna melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kualitas dan kuantitas pekerjaan proyek infrastruktur yang masih berlangsung, khususnya di penghujung tahun anggaran 2025.
Menurut Reza, setiap pekerjaan konstruksi yang mengalami kerusakan sejatinya masih berada dalam masa jaminan pemeliharaan kontraktor, sehingga tanggung jawab perbaikan tidak boleh dibebankan kepada pemerintah daerah maupun dibiarkan berlarut-larut.
“Kalau memang ada kerusakan, kan ada jaminan pemeliharaan dari kontraktor sampai jangka waktu tertentu. Itu harus dimanfaatkan. Karena itu, Dinas PUPR perlu segera turun ke lapangan untuk mengecek secara keseluruhan kualitas dan kuantitas pekerjaan yang berlangsung,” ujar Reza, Kamis (25/12/2025).
Ia menegaskan, langkah tersebut penting dilakukan mengingat akhir tahun merupakan fase krusial dalam pelaksanaan proyek. DPRD, kata dia, tidak ingin persoalan mutu pekerjaan baru terungkap setelah masa pemeliharaan berakhir.
Reza mengungkapkan, Komisi III DPRD Kaltim telah menerima sejumlah laporan terkait progres pekerjaan infrastruktur di beberapa wilayah, termasuk di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). terkait proyek yang hingga kini masih dalam tahap penyelesaian.
“Kami ada catatan dari beberapa pekerjaan prioritas di Kalimantan Timur. Kalau tidak terkait progres pekerjaan di Kubar–Mahulu,” ungkapnya.
Bahkan, lanjut Reza, terdapat segmen-segmen tertentu yang menjadi perhatian serius karena progresnya dinilai perlu pengawasan ekstra.
“Kalau saya tidak keliru, itu di segmen 2 dan segmen 4. Kita ini enaknya berbicara dengan data dan fakta. Karena kita juga tidak turun langsung ke lapangan, maka laporan teknis dari dinas menjadi sangat penting,” katanya.
Reza menekankan, pengawasan proyek tidak boleh dilakukan secara administratif semata. Ia meminta Dinas PUPR melakukan evaluasi objektif berbasis data lapangan agar DPRD memiliki gambaran utuh tentang kondisi riil pekerjaan.
“Ini sudah akhir tahun. Kita juga tidak bisa hanya menyorot satu pekerjaan saja, karena masih banyak program lain yang berjalan dengan tenggat waktu yang sempit. Tapi prinsipnya, mutu tetap nomor satu,” tegasnya.
Menurutnya, pendekatan berbasis data akan memudahkan DPRD dalam mengambil sikap dan menentukan langkah pengawasan ke depan.
Lebih jauh, Reza juga menyinggung kondisi keuangan daerah pada tahun mendatang yang diperkirakan tidak sepenuhnya ideal. Dalam situasi tersebut, ia berharap pembangunan di Kalimantan Timur tetap berjalan secara merata dan tepat sasaran.
“Dengan kondisi keuangan tahun depan yang memang tidak maksimal, kita berharap pembangunan di Kalimantan Timur bisa lebih merata. Apa yang menjadi program pemerintah provinsi harus selaras dengan RPJMD dan RPJPD,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan jangka menengah dan jangka panjang agar hasil pembangunan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Yang paling penting, pembangunan itu bukan hanya selesai secara fisik, tetapi bisa dinikmati dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Reza.
MIN | ADV DPRD KALTIM
