SAMARINDA– Beban utang proyek masih menjadi pekerjaan rumah besar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/PUPR Kota Samarinda. Hingga awal semester II 2026, kewajiban pembayaran kepada kontraktor untuk pekerjaan tahun anggaran 2025 tercatat sekitar Rp290 miliar.
Besarnya utang tersebut membuat pelaksanaan sejumlah program fisik tahun 2026 berjalan lambat. Pemerintah kota masih memprioritaskan penyelesaian kewajiban tahun lalu dibanding memulai proyek baru.
Pelaksana Tugas/Plt Kepala Dinas PUPR Samarinda, Hendra Kusuma, mengungkapkan angka Rp290 miliar lebih itu merupakan akumulasi paket pekerjaan di seluruh bidang, mulai dari Cipta Karya, Bina Marga, hingga Sumber Daya Air/SDA.
“Itu utang tahun 2025, sekitar Rp290 sekian. Itu di luar utang yang lama,” ujar Hendra, Jumat (11/7/2026).
Menurutnya, sejumlah proyek strategis ikut masuk dalam daftar pekerjaan yang pembayarannya belum tuntas. Di antaranya pembangunan Teras Samarinda, revitalisasi Pasar Pagi, hingga proyek Terowongan Samarinda.
“Campur semua. Satu dinas. Ada SDA, Bina Marga, ada Cipta Karya. Untuk Teras Samarinda ada, Pasar Pagi ada, terowongan juga masih ada yang belum terbayar,” katanya.
Hendra memastikan pembayaran proyek Teras Samarinda tahap kedua berjalan aman dan tidak bermasalah seperti pada tahap pertama. “Kalau Teras Samarinda tahap dua pembayarannya aman. Enggak ada ribut-ribut,” imbuhnya.
Ia menegaskan Pemkot Samarinda berkomitmen menuntaskan seluruh kewajiban pembayaran pekerjaan 2025 sepanjang 2026. Sementara utang dari tahun-tahun sebelumnya akan dicicil bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Yang jelas pekerjaan yang terutang di 2025 dijanjikan Pak Wali selesai di 2026. Kalau utang tahun sebelumnya dibayar bertahap, sekarang juga sudah mulai berjalan,” pungkasnya.
