GARUDASATU.CO, SAMARINDA-Komisi III DPRD Samarinda memanggil pengelola SPBU karena antrean solar subsidi belum juga teratasi. Padahal fenomenanya sudah setahun lebih.
Bukannya teratasi, antrean solar subsidi di Samarinda malah makin menjadi. Antrean truk berbagai ukuran, siang dan malam, masih terjadi dan memadati bahu jalan.
Belakangan, truk-truk yang terpaksa parkir sembarangan itu tidak hanya menutupi akses usaha warga dekat SPBU. Tapi juga mulai memakan korban jiwa. Karena menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
Menteri, Gubernur, Walikota sudah pernah turun tangan. Tapi sudah setahun berlalu, tak juga ada dampaknya. Karena itu, DPRD Samarinda memanggil pengelola SPBU pada Senin 13 Februari 2023.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengatakan, jika pemanggilan itu berdasarkan laporan masyarakat.
“Antrean truk parkir di sembarang tempat itu kan sudah sering terjadi beberapa waktu belakangan ini. Sampai menimbulkan korban jiwa, dan itu yang kami hindari sebenarnya.Kami juga sudah meninjau ke lapangan. Ternyata ada aturan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Antrean juga diakibatkan karena stok solar yang terbatas,” ujar Angkasa Jaya usai pertemuan.
Teknologi Fuel Card dari pemerintah dan pertamina untuk membatasi kuota, lanjut Angkasa, masih memiliki titik lemah. Sehingga mudah diakali oleh beberapa oknum. Apalagi kebijakan penggunaan Fuel Card berbeda-beda tiap daerah.
“Kebijakan Fuel Card bukan cuma di Samarinda. Tapi di luar Samarinda juga mengeluarkan kebijakan tersebut. Ada yang maksimal 120 liter, ada yang 200 liter. Itu juga yang menjadikan stok solar jadi langka.Misal juga ada truk dengan kapasitas maksimal 200 liter. Untuk truk yang lintas provinsi atau kota itu tidak akan cukup.Jadi meraka harus mengantre kembali. Jadi misalnya mau ke Berau, mereka harus antre hari ini, besok, dan lusa. Secara tiga hari berturut turut,” urainya.
Untuk itu, Angkasa Jaya meminta agar seluruh daerah kompak menentukan kuotase pembelian. Pengetap Solar Subsidi Aksi pengetap solar subsidi masih menjadi isu penting dari fenomena antrean tak berujung ini. Modusnya bermacam-macam, ada yang menyewa ‘truk nganggur’ untuk ikut antre.
Supaya bisa dapat banyak solar. Ada pula yang mendaftarkan kendaraan tak layak pakai, khusus buat mengantre solar saja. Dan itu lolos.
“Berarti ada kelemahan terhadap pengawasan yang perlu diperketat,” tegasnya.
Karena itu, DPRD Samarinda meminta SPBU dan OPD terkait untuk mengupayakan penambahan kuota solar subsidi. Tak hanya itu, pengawasan agar solar subsidi tak dengan harga industri. Serta pengawasan penyalahgunaan Fuel Card juga harus ditingkatkan.(n)
